Authentication
310x Tipe DOC Ukuran file 0.09 MB
Warga Pesisir, Haruskah Tersingkir? Studi dampak Pembangunan di wilayah Pesisir Surabaya --BC Nusantara-- abstraksi Dalam tulisan ini akan disajikan bagaimana pembangunan infrastruktur dan industrialisasi di wilayah pesisir telah menghilangkan sumber-sumber penghidupan warga. Perubahan peruntukan kawasan yang didesain dalam tata ruang kota dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung bertumbuhnya industrialisasi dan perdagangan paska infrastruktur dibangun. Ruang hidup warga pesisir semakin menyempit. Perubahan desain peruntukan kawasan yang lebih modern, mengancam kaum nelayan kehilangan sumber penghidupan dari perairan laut. Kaum perempuan semakin merana dengan pembangunan yang dilakukan di wilayah ini. Kemiskinan bagi mereka adalah keniscayaan. Pengantar Tulisan ini mencoba menyajikan bagaimana pembangunan di wilayah pesisir Surabaya telah memarginalisasi hidup masyarakat pesisir. Menyajikan dampak-dampak yang telah dirasakan oleh warga yang kesehariannya memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut sebagai basis ekonomi utama. Kaum perempuan menjadi fokus utama untuk melihat potret perubahan akibat pembangunan yang dilakukan. Kajian terhadap dokumen-dokumen resmi institusi pemerintah dan badan lainnya; dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan; kumpulan berita media; dokumen internal report WALHI untuk kasus penambangan pasir laut di Kenjeran selat Madura; dokumen film WALHI Jawa Timur, dan temuan selama studi lapangan singkat di 2 kelurahan Tambakwedi dan Kedungcowek pada kurun September-Oktober 1 1 2008 dengan metode nonrandom sampling , menjadi bahan utama dalam penulisan. Paper ini diawali dengan memaparkan gambaran singkat pesisir Jawa, wilayah studi, relasi warga dengan wilayah pesisir laut, dan dampak pembangunan yang dilakukan pemerintah. Fokus analisis adalah pada berkurangnya ruang hidup warga dan hilangnya sumber-sumber penghidupan warga yang diakibatkan dari tekanan pembangunan infrastruktur jembatan Suramadu dan Industri pertambangan pasir laut. Paper ini diakhiri dengan kesimpulan tentang desain pembangunan wilayah pesisir Surabaya yang menyingkirkan kaum nelayan dengan berkurang dan hilangnya ruang hidup dan sumber produksi mereka. Pesisir Jawa, potret krisis warga Sebagai pulau yang strategis dengan berbagai aktivitas perekonomian yang menjanjikan, pemerintah membangun berbagai fasilitas yang cukup fantastis di Pulau Jawa, mulai dari penyediaan kawasan industri, perkantoran, transportasi, pariwisata hingga pemukiman mewah, yang sebagian besar didirikan disepanjang pesisir Jawa. “Praktek-praktek pembangunan yang bias daratan pasca diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 (sebelumnya UU No. 22 Tahun 1999) tentang Pemerintahan Daerah, mendorong percepatan eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan dalam beberapa tahun terakhir. Bergesernya kepentingan eksplorasi menjadi eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan, secara besar-besaran, dirasa sudah jauh meninggalkan prinsip-prinsip keselamatan lingkungan. Hal ini tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan bio- 1 Merupakan pemilihan sampel secara sengaja dikarenakan peneliti memilih dengan pertimbangan responden yang dipilih dapat memberikan informasi sesuai dengan permasalahan penelitian. Lihat: www.socialresearchmethods.net/kb/sampnon.php 2 fisik saja, namun juga turut memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat yang terlanjur menggantungkan kehidupannya pada pemanfaatan 2 sumber daya alam dan lingkungan.” Pantai Utara Jawa merupakan pusat aktivitas berbagai kegiatan perekonomian di Pulau Jawa. WALHI mencatat berbagai aktivitas tersebut tidak lepas dari sejumlah persoalan yang cukup kompleks, mulai dari kerusakan fisik lingkungan, semakin parahnya kerusakan ekosistem pesisir dan laut, hingga berbagai masalah sosial yang hadir di tengah-tengah masyarakat pesisir yang jumlahnya mencapai 3 65% dari seluruh penduduk Pulau Jawa . Infrastruktur Jalan Raya Pos (de grote postweg) yang dibangun sejak kekuasaan Daendels telah dipertahankan sedemikian rupa menghasilkan kerusakan ekologis yang sangat parah disepanjang pantai utara Jawa. Propinsi Jawa Timur berada diantara Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Bali. Bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa dan bagian selatan berbatasan dengan Lautan Hindia. Luas wilayah Jawa Timur lebih dari 147 ribu km2 terbagi 4 atas 11 jenis kawasan . Jawa Timur memiliki 60 buah pulau, yang terbesar adalah Pulau Madura. Dua pertiga daratan 5 Jawa Timur terdiri dari daerah pegunungan. Pada wilayah Jatim telah ditetapkan 32 blok migas yang meliputi hampir seluruh pulau Madura mulai dari Sumenep sampai Bangkalan, Gresik meliputi daratan hingga perariran di Pulau Bawean, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo dan 2 Lihat www.walhi.or.id – Potret Kerusakan Lingkungan Pesisir Jawa 3 ibid 4 kawasan hutan 12,26 ribu km2 (26,02%), persawahan seluas 12,28 ribu km2 (26,07%), pertanian tanah kering mencapai 11,44 ribu km2 (24,29%), pemukiman / kampung seluas 5,7 ribu km2 (12,12%), perkebunan seluas 1.581 km2 (3,36%), tanah tandus / rusak seluas 1.293,78 km2 (2,75%), tambak / kolam mencapai 737,71 km2 (1,57%), kebun campuran seluas 605,65 km2 (1,29%) selebihnya terdiri dari rawa/danau, padang rumput dan lain-lain seluas 1.201,42 km2 (2,55%). 5 WALHI Jawa Timur, Fakta Krisis Wilayah Jawa Timur – Bahan UNFCC Bali 2007 3 Banyuwangi. Sebagaian besar wilayah konsesi migas ini berada di wilayah lautan. ‘Krisis merupakan rangkaian sebab akibat dari berbagai peristiwa alam dan kegiatan manusia dari waktu ke waktu. Kejadian, peristiwa dan kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap warga dan aset-aset kehidupannya 6 merupakan rangkaian proses terjadinya krisis.’ Ketidakberpihakan pemerintah pada wilayah pesisir bisa dibuktikan dengan tingkat kerusakan lingkungan dan kemiskinan di sepanjang permukiman pesisir Jawa. Setidaknya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, lebih dari 90 desa di sepanjang Pantai Utara maupun Selatan Jawa terkena bencana abrasi. Bahkan, Di Kabupaten Demak, sebuah desa beserta 300 hektar lahan tambak masyarakat hilang akibat abrasi pasca kegiatan reklamasi dan pembangunan break water di pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Demikian halnya kemiskinan, setidaknya sepertiga (33,86%) dari masyarakat Jawa Timur yang tinggal di pesisir dalam kondisi miskin. Bahkan, di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Sumenep lebih dari 50% 7 dari total jumlah penduduknya dalam kategori miskin. Suramadu, jembatan untuk siapa? Proyek infrastruktur berbentuk pembukaan jalan-jalan baru, akan membabat hutan dan kawasan-kawasan pertanian maupun permukiman. Proyek air dilakukan melalui pembuatan waduk dan DAM. Berbagai pelabuhan juga mengikuti pembangunan infrastruktur jalan. Jalan Raya Pos direplikasi dengan membuat Jalan Lintas Selatan(JLS) yang melintasi jalur pesisir selatan dari Kabupaten Banyuwangi sampai Pacitan. Jalan ini akan menghubungkan Banten di Jawa Barat dengan Banyuwangi di Jawa Timur. 6 Java Collapse, Dokumen Catatan Perdana 2007 7 www.walhi.or.id 4
no reviews yet
Please Login to review.