Authentication
287x Tipe PDF Ukuran file 0.15 MB
MAKALAH ANATOMI PENATAAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO BERDASARKAN ASAS PEMBENTUKANNYA Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Hukum Pemerintahan Daerah Yang Diampuh Oleh Bapak Abdul Hamid Tome SH.MH Disusun Oleh : NURAIN DAWALI (1011419053) S1 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat rahmat dan limpahannya, Penyusun mampu menyelesaikan makalah ini guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah dengan judul “ANATOMI PENATAAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO BERDASARKAN ASAS PEMBENTUKANNYA” Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumber pemikiran kepada pembaca. Penyusun menyadari bahwa makalah ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan makalah ini akan saya terima dengan senang hati guna penyempurnaan makalah ini. Akhir kata semoga dengan adanya makalah ini dapat bermanfaat untuk penyusun maupun pembacanya. Gorontalo, 21 November 2020 Penulis 1 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang 1 B. Rumusan Masalah 1 C. Tujuan 2 BAB II PEMBAHASAN A. Perangkat daerah Provinsi Gorontalo 3 B. Arti penting asas dalam peraturan perundang-undangan 3 C. kesesuaian perangkat daerah provinsi gorontalo berdasarkan asas pembenentukanya 5 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan 12 B. Saran 12 DAFTAR PUSTAKA 13 2 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Negara merupakan organisasi tertinggi yang mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Sebagai sebuah organisasi, tentunya negara memiliki tujuan terhadap hakikat keberadaannya. Pencapaian terhadap tujuan ini dilakukan oleh setiap susunan organisasi pemerintahan, untuk mengelolaurusan-urusan yang berkaitan dengan kehidupan publik. Oleh karenanya perlu dilakukan pendelegasian kewenangan kepada masing-masing susunan organisasi pemerintahan. Pemerintah daerah yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan di Indonesia, juga perlu melakukan pendelegasian kewenangan kepada susunan perangkat daerahnya agar pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan efektif walaupun kemudian implemntasinya masih sampai dengan saat ini masih terjadi perdebatan. Pasca dikeluarkannya PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengharuskan pemerintah daerah melakukan penataan kembali perangkat daerahnya. Menurut Budi, bahwa tujuan dari kebijakan penataan kelembagaan daerah harus dipahami sabagai salah satu upaya untuk membentuk sistem pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, tanggap dan cekatan (quick and responsive), terbuka dan bertanggung jawab (transparant and accountable), membuka seluas mungkin partisipasi publik (inclusive and democratic B. RUMUSAN MASALAH 1. Ada apa dengan perangkat daerah di provinsi Gorontalo ? 2. Apa arti penting asas dalam peraturan perundang-undangan ? 3. Bagaimana kesesuaian perangkat daerah provinsi gorontalo berdasarkan asas pembentukanya ? 1
no reviews yet
Please Login to review.