jagomart
digital resources
picture1_Presentasi Usaha Ppt 4531 | Peraturan K3 - Keselamatan Dan Kesehatan Kerja


 309x       Tipe PPT       Ukuran file 0.74 MB    


Presentasi Usaha Ppt 4531 | Peraturan K3 - Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

icon picture PPT Power Point PPT | Diposting 31 Jan 2022 | 3 thn lalu
Berikut sebagian tangkapan teks file ini.
Geser ke kiri pada layar.
                    DASAR HUKUM 
                    DASAR HUKUM 
                 K3 PERTAMBANGAN
                 K3 PERTAMBANGAN
   UU NOMOR 11 TH 1967  (Pasal  29)
   UU NOMOR  1 TH 1970   (Menimbang, Ps.3 ayat 1a-z)
   UU NOMOR 13 TH 2003  (Pasal 86  & 87)
   PP  NOMOR 32 TH 1969  (Pasal 64 & 65)
   PP  NOMOR  19 TH 1973 (Pasal 1, 2, & 3)
   MPR NOMOR  341 LN  1930
   KEPMEN NOMOR 2555.K/201/M.PE/1993
   KEPMEN NOMOR  555.K/26/M.PE/1995
                                                         2
                   UU NO. 11 TH 1967
                   UU NO. 11 TH 1967
      Pasal 29
            Tata Usaha, Pengawasan pekerjaan usaha 
         pertambangan dan pengawasan hasil 
         pertambangan dipusatkan kepada Menteri dan 
         diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 
            Pengawasan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 
         ini terutama meliputi keselamatan kerja, 
         pengawasan produksi dan kegiatan lainnya dalam 
         pertambangan yang menyangkut kepentingan 
         umum.
                                                          3
                     UU NO. 1 TH 1970
                     UU NO. 1 TH 1970
     bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat 
     perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan 
     pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan 
     meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional;  
     bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat 
     kerja perlu terjamin pula keselamatannya;  
     bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan 
     dipergunakan secara aman dan effisien;   
     bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan 
     dalam Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan 
     umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan 
     perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan 
     teknologi.  
                                                               4
                   PP NO. 32 TH 1969
                   PP NO. 32 TH 1969
       BAB IX  PENGAWASAN PERTAMBANGAN
   Pasal 64 :
   Tata Usaha, Pengawasan, Pengaturan Keselamatan Kerja, 
   dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dipusatkan pada 
   Departemen yg Membawahi Pertambangan
   Pasal 65 :
   Cara Pengawasan, Pengaturan Keselamatan Kerja, dan 
   Pelaksanaan Usaha Pertambangan diatur dengan 
   Pertaturan Pemerintah
                                                            5
             UU NO.1  TH 1970,  Lanjutan
             UU NO.1  TH 1970,  Lanjutan
   Pasal 8
      1. Pemeriksaan Kesehatan,   akan 
          diterima/dipindahkan
      2. Berkala pada Dokter yang ditunjuk Pengusaha
      3. Ditetapkan dengan peraturan perundangan 
   Pasal 9
   Wajib Menunjukan & Menjelaskan: 
         •  Kondisi dan bahaya
         •  Semua alat-alat pelindung
         •  APD bagi pekerja itu sendiri
         •  Cara-cara & sikap aman
                                                          6
Kata-kata yang terdapat di dalam file ini mungkin membantu anda melihat apakah file ini sesuai dengan yang dicari :

...Dasar hukum k pertambangan uu nomor th pasal menimbang ps ayat a z pp mpr ln kepmen m pe no tata usaha pengawasan pekerjaan dan hasil dipusatkan kepada menteri diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang dimaksud ini terutama meliputi keselamatan kerja produksi kegiatan lainnya menyangkut kepentingan umum bahwa setiap tenaga berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya melakukan untuk kesejahteraan hidup meningkatkan serta produktivitas nasional orang berada di tempat perlu terjamin pula sumber dipakai dipergunakan secara aman effisien pembinaan norma itu diwujudkan undang memuat ketentuan tentang sesuai dengan perkembangan masyarakat industrialisasi teknik teknologi bab ix pengaturan pelaksanaan pada departemen yg membawahi cara pertaturan lanjutan pemeriksaan kesehatan akan diterima dipindahkan berkala dokter ditunjuk pengusaha ditetapkan perundangan wajib menunjukan menjelaskan kondisi bahaya semua alat pelindung apd bagi pekerja sendiri sikap...

no reviews yet
Please Login to review.