Filetype PDF | Diposting 23 Jul 2022 | 3 thn lalu
Authentication
digital resources
225x Tipe PDF Ukuran file 0.26 MB Source: dinsosppa.pesisirselatankab.go.id
LAPORAN KEGIATAN
KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
Program : Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Nama Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Eva Susanti, SIP
Pejabat Pelaksana Teknis : Marfen Rosadi, ST
Kegiatan (PPTK)
Bendahara Pengeluaran : Syafrijef, S.TP
Pagu Dana : Rp. 73.514.022,-
Realisasi : Rp. 60.803.500,-
Hasil : Menurunnya Kasus Kekerasan
terhadap Perempuan dan Anak
Unit Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran : 2018
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan
tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan dan mengabaikan
terhadap hak asasi perempuan dan hak anak. Tindakan kekerasan
terhadap perempuan dan anak dapat terjadi di ranah publik maupun di
ranah domestik (di dalam rumah tangga). Tindakan kekerasan dapat
terjadi kapan saja, pada situasi damai ataupun konflik.
Relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki yang timpang banyak
berlangsung di dalam rumah, lingkungan kerja maupun di dalam
masyarakat. Masih banyak perempuan menerimanya sebagai hal yang
biasa dan kebanyakan laki-laki menganggapnya sebagai suatu hal yang
benar. Belum banyak laki-laki dan perempuan, yang memandang
keadaan tersebut sebagai suatu wujud diskriminasi terhadap perempuan
dan menyadari bahwa akibat dari diskriminasi tersebut adalah terjadinya
berbagai tindakan kekerasan terhadap perempuan.
Laporan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2018 III-1
Begitu juga dengan kekerasan terhadap anak yang merupakan
cerminan dari ketidakseimbangan pengaruh/kuasa antara korban dan
pelaku. Kekerasan terhadap anak mungkin terjadi hanya sekali tetapi
mungkin melibatkan berbagai dampak yang secara tidak langsung
dirasakan dalam jangka panjang, atau mungkin juga bisa terjadi berkali-
kali dan semakin sering selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun.
Dalam segala bentuknya, kekerasan dan salah perlakuan berdampak
pada keselamatan, kesehatan dan perkembangan anak.
Menindaklanjuti kekerasan, baik terhadap perempuan maupun
anak, Pemerintah telah menetapkan berbagai Peraturan Perundang-
Undangan yang ditujukan sebagai upaya penghapusan segala bentuk
diskriminasi terhadap perempuan dan perlindungan anak. Namun upaya
penghapusan kekerasan ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh
Pemerintah, melainkan perlu melibatkan masyarakat atau lembaga. Yang
dalam hal ini, di Kabupaten Pesisir Selatan telah terbentuknya Lembaga
P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak )
Mandeh Rubiah yaitu suatu wadah atau lembaga yang membantu
Pemerintah dan masyarakat dalam melayanai perempuan dan anak
korban kekerasan.
1.2. Maksud dan Tujuan
Memfasilitasi pengembangan P2TP2A sebagai lembaga yang
memberikan pelayanan secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan
perempuan dan anak korban kekerasan dalam pemenuhan hak korban
yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindunagn, hak atas keadilan dan
hak atas pemulihan, pemberdayaan dan mewujudkan kesejahteraan,
keadilan dan kesetaraan gender diberbagai bidang kehidupan.
1.3. Sasaran
Sasaran kegiatan Fasilitasi Pengembangan P2TP2A adalah:
1. Perempuan dan Anak korban kekerasan
2. Anak yang membutuhkan perlindungan baik di rumah maupun
sekolah
3. Masyarakat
4. Pengambil Kebijakan/Pemerintah
Laporan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2018 III-2
1.4. Landasan Hukum
1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi
undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679).
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Sakdi dan Korban( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 293);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan
dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Tahun 2006
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
64);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender Dalam Pembangunan Nasional;
Laporan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2018 III-3
7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
12. Keputusan Bupati Nomor: 900/19/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 06
Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018
13. Keputusan Bupati Nomor: 900/72/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 18
Januari 2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati
Nomor 900/19/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 06 Januari 2018
tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018
14. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:
460/04/Kpts-DSPPrPA/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri
Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2018.
15. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:
460/05/Kpts-DSPPrPA/2018 tentang Perubahan atas Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Laporan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2018 III-4
no reviews yet
Please Login to review.
